PERPENDEK BIROKRASI, JEPANG AKAN MULAI HAPUSKAN PENGGUNAAN CAP / "HANKO" DALAM URUSAN ADMINISTRASI
Sebagian dari kita mungkin telah mengetahui bahwa Jepang adalah salah satu negara dengan sistem birokrasi yang cukup kompleks dan rumit.
Cap atau yang biasa di Jepang disebut dengan “Hanko” telah menjadi salah satu elemen yang sangat penting dalam pengesahan ataupun validasi urusan administrasi di Jepang.
Kini pemerintah Jepang akan mulai hapuskan penggunaan “Hanko” atau cap yang biasa dalam urusan administratif dan mulai mengarah pada digitalisasi agar lebih efektif. Hal ini dimaksudkan pemerintah Jepang agar sistem birokrasi dapat diperpendek dan lebih efisien.
Mantan Menteri Pertahanan yang kini menjabat menjadi Menteri Dalam Negeri dan Administrasi Jepang Taro Kono pada Jumat (2/10/20) lalu mengumumkan bahwa pemerintah tengah berupaya untuk menghapuskan penggunaan hanko yang akan dimulai dari prosedur administrasi negara.
Dengan mengurangi penggunaan hanko akan memotong prosedur yang tentu akan jauh lebih efisien.
Namun, penggunaan hanko yang telah menjadi tradisi turun-temurun tidak hanya administrasi negara namun juga dokumen perusahaan tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Meski begitu pemerintah Jepang akan terus berupaya bahwa urusan administrasi dapat dibawa ke arah digital yang lebih modern dan efisien.
Kono juga menerangkan bahwa hanko masih diwajibkan oleh administrasi hukum serta administrasi lembaga pemerintah dalam beberapa prosedur. Namun secara bertahap hukum tersebut akan diubah demi lebih mengarah kepada digitalisasi yang lebih efektif.
Selain itu Kono juga akan berkoordinasi kepada setiap institusi lembaga pemerintah lain untuk menentukan apakah penggunaan hanko dapat dihapuskan atau perlu diatur ulang agar bisa memotong prosedur dan menggunakan digital agar lebih efisien.
